HABAR BANJAR – Gelombang aspirasi dari kalangan mahasiswa kembali menggema di Gedung DPRD Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalsel, turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari ini bukan hanya menjadi unjuk rasa, namun berubah menjadi forum terbuka antara mahasiswa dan anggota legislatif di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalsel. Sebuah langkah maju dalam demokrasi partisipatif.
Aksi Damai, Demokrasi Jalan Tengah
Setelah dua kali sempat bersitegang dengan aparat kepolisian di depan gerbang, mahasiswa akhirnya dipersilakan masuk ke dalam gedung oleh Anggota DPRD, Rosehan NB, yang berkoordinasi langsung dengan pimpinan DPRD. Hal ini membuka ruang dialog di tengah ketegangan yang sempat terjadi.
Para mahasiswa yang hadir dengan mengenakan almamater dari kampus masing-masing duduk di kursi anggota dewan, sebagian lainnya di lantai ruang sidang. Mereka bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan dalam suasana tertib, mencerminkan kedewasaan berdemokrasi.
Enam Tuntutan Rakyat Muda untuk Masa Depan Demokrasi
Dalam pernyataannya, Aliansi BEM se-Kalsel menegaskan bahwa wacana penghapusan Pilkada langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi dan berpotensi merampas hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
Enam tuntutan utama yang mereka sampaikan antara lain:
-
Menghentikan wacana Pilkada melalui DPRD.
-
Menegaskan komitmen negara terhadap demokrasi elektoral langsung.
-
Membebaskan tahanan politik yang memperjuangkan demokrasi.
-
Melakukan audit lingkungan yang transparan dan berbasis data ilmiah.
-
Menagih komitmen pemerintah atas pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus yang belum berpihak pada masyarakat adat.
-
Mendesak Presiden dan DPR RI segera mengesahkan undang-undang pro rakyat.
Menjaga Dialog, Menjaga Demokrasi
Walau sempat terjadi aksi saling dorong di depan gedung akibat belum ada anggota dewan yang hadir menemui massa, kondisi dapat dikendalikan tanpa eskalasi yang tidak diinginkan. Kehadiran aparat kepolisian dan Satpol PP yang siaga turut memastikan jalannya aksi tetap aman dan tertib.
Fakta bahwa mahasiswa akhirnya diizinkan masuk ke ruang paripurna menjadi simbol penting bahwa demokrasi di daerah masih membuka ruang untuk mendengar suara rakyat, terutama generasi muda.
Harapan Baru dari Suara Kampus
Aksi ini bukan sekadar penolakan, tetapi juga menjadi bukti bahwa mahasiswa berperan aktif dalam menjaga arah demokrasi bangsa. Seruan mereka merupakan refleksi dari kegelisahan generasi muda terhadap proses politik yang dinilai berjarak dari rakyat.
Di tengah dinamika demokrasi Indonesia, dialog yang terjadi di DPRD Kalsel hari ini menandai pentingnya ruang partisipatif dan keterbukaan lembaga legislatif terhadap kritik dan masukan publik.
Aksi damai dan tertib mahasiswa Kalsel menjadi pelajaran bahwa perubahan dapat dimulai dari aspirasi yang disuarakan dengan santun, terstruktur, dan substansial. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal mendengar dan membuka ruang untuk terlibat.
