Banjarbaru, habarbanjar– Satu tahun masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan (Kalsel). Organisasi lingkungan ini menilai bahwa kondisi lingkungan di Kalsel saat ini sedang berada dalam krisis ekologis berkepanjangan.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalsel, Raden Rafiq, menilai negara telah abai dan tidak menunjukkan perhatian yang serius dan komprehensif terhadap persoalan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.
“Kalsel saat ini mengalami krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa ada perhatian komprehensif dari negara. Ini mencederai kebhinekaan dalam berbangsa, sama saja negara menegasikan keberadaan masyarakat adat,” tegas Rafiq.
Sorotan Kebijakan dan Isu Masyarakat Adat
Rafiq secara khusus menyoroti kebijakan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru, yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat adat, khususnya di Pegunungan Meratus.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai tidak menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat lokal, seperti ancaman deforestasi, konflik agraria, dan degradasi lingkungan yang terus berlangsung di kawasan vital tersebut.
“Alih-alih memperkuat perlindungan warga dan hutan adat, kebijakan ini justru memperdalam jarak antara negara dan masyarakat,” ujarnya, mengkritik bahwa fokus kebijakan pemerintah dianggapnya keliru.
Pembangunan Dinilai Jauh dari Keadilan Ekologis
WALHI menyimpulkan bahwa kondisi di Kalsel mencerminkan arah pembangunan nasional yang semakin menjauh dari prinsip keadilan ekologis. Mereka melihat eksploitasi sumber daya alam yang masif tanpa kendali hanya memperburuk krisis ekologis dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat.
WALHI menegaskan bahwa negara tidak dapat lagi menutup mata terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada investasi ketimbang keselamatan rakyat dan bumi.
