Kota Banjarbaru, habarbanjar – Sebanyak 140 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Provinsi Kalimantan Selatan telah melewati tahap validasi, dengan 98 di antaranya sudah beroperasi dan 42 akan segera beroperasi. Khusus di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, program Sarapan Lezat Higienis dan Sehat (SLHS) telah diterapkan secara aktif.
“Saat ini, kami terus memantau dan menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di wilayah kami,” ujar Siti Fatimah, Koordinator Regional SPPG Provinsi Kalsel, saat dihubungi via telepon dari Kota Banjarbaru (23/10/2025). Ia menambahkan, “Kabupaten Banjar telah dilakukan penanganan secara intensif, sementara di Kota Banjarmasin masih dalam tahap pengecekan dan pemantauan ketat terhadap penerima manfaat dan SPPG terkait.”
Siti Fatimah menjelaskan bahwa adanya penurunan kualitas makanan yang dilaporkan di Kota Banjarbaru juga telah mendapatkan evaluasi serius dari pihak SPPG. Agar kejadian serupa tidak terulang, sejumlah langkah pencegahan telah diterapkan.
Menurut Siti, antisipasi pencegahan KLB meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendalaman pengetahuan Kepala SPPG melalui panduan dan magang internal, serta pembentukan polisi pengawasan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas melakukan pengawasan ketat dan mengelola laporan pengaduan di lapangan.
Standar kebersihan menjadi fokus utama, mulai dari ruang cuci alat makan, penyimpanan peralatan dapur, hingga gudang dan ruang produksi. “Kami juga menetapkan prosedur ketat di sekolah penerima manfaat, termasuk pengujian makanan sebelum dibagikan dan batas waktu konsumsi yang ketat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan,” jelas Siti Fatimah.
Jika terjadi dugaan KLB, sekolah wajib segera melaporkan ke SPPG. Selanjutnya, SPPG melakukan pengecekan lapangan dan membawa penerima manfaat ke fasilitas kesehatan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Kodim, Polres, Dinas Kesehatan, dan BPOM. Sampel makanan juga akan diperiksa oleh pihak berwenang, dan sementara waktu kegiatan SPPG akan ditutup sampai hasil pemeriksaan keluar.
Terkait tantangan di lapangan, Siti Fatimah mengakui adanya hambatan seperti gangguan distribusi, preferensi anak-anak terhadap menu, dan ketersediaan bahan makanan. Namun, pendekatan adaptasi cepat, komunikasi intensif, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program.
“Kami juga menggandeng banyak pihak dari sekolah, UMKM, koperasi, hingga petani lokal untuk berkolaborasi, serta berinovasi dengan memodifikasi bahan pangan lokal agar menu tetap bergizi dan menarik,” tutup Siti.
Penanganan cepat dan komprehensif ini diharapkan mampu mencegah kejadian serupa dan menjaga kelancaran program gizi di Kalimantan Selatan ke depan.
