HABAR BANJAR – Sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kalimantan Selatan mengalami kekurangan siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Fenomena ini menjadi perhatian publik dan akademisi, termasuk pengamat pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang menyebut bahwa salah satu penyebab utama adalah stigma negatif yang masih melekat pada beberapa sekolah.
Menurut pengamat tersebut, meski sejumlah sekolah memiliki fasilitas dan kualitas pengajaran yang layak, masyarakat tetap cenderung memilih sekolah-sekolah yang dianggap lebih unggul secara prestasi maupun citra. Hal ini menyebabkan ketimpangan jumlah pendaftar antara sekolah-sekolah favorit dan sekolah lainnya. Beberapa sekolah bahkan terpaksa merampingkan jumlah rombongan belajar atau tidak membuka kelas baru karena minimnya pendaftar.
Menanggapi kondisi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan segera mengambil langkah taktis. Kepala Disdikbud Kalsel menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada 17 sekolah yang belum memenuhi kuota siswa. Sekolah-sekolah tersebut diminta untuk membuka kembali jalur pendaftaran secara offline atau lokal agar masyarakat yang belum tertampung tetap mendapat kesempatan bersekolah.
Pendaftaran ulang melalui jalur offline ini dibuka hingga 1 Juli 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan solusi dari Disdikbud Kalsel untuk mengakomodasi calon siswa yang belum mendapat tempat pada pendaftaran sebelumnya. Mekanisme ini juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang mengalami kendala saat mendaftar secara daring.
Meski membuka kembali jalur offline, Disdikbud memastikan bahwa seluruh proses tetap mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jalur zonasi, afirmasi, domisili, dan prestasi tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Disdikbud juga mewajibkan setiap sekolah menyediakan posko informasi dan pengaduan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan kuota siswa, tetapi juga menjadi momentum untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebelah mata. Pemerintah daerah berharap langkah ini bisa memperbaiki distribusi siswa antar sekolah secara lebih merata serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan formal.
Dengan berbagai strategi dan respons cepat ini, Disdikbud Kalsel berharap penerimaan siswa baru tahun 2025 tetap berjalan optimal dan adil bagi seluruh calon peserta didik di provinsi tersebut.
