BANJARMASIN, habarbanjar – Upaya sosialisasi Instruksi Menteri (IM) Perhubungan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin pada Senin (22/9/2025) diwarnai aksi penolakan dari Ikatan Kapal Sungai dan Danau (Ikasuda) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng).
Instruksi tersebut memuat kebijakan pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau, serta penyeberangan dari yang semula di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kini berpindah ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Dengan adanya kebijakan baru ini, seluruh proses administrasi mulai dari pengurusan dokumen, sertifikat, hingga surat persetujuan berlayar (SPB) yang sebelumnya berada di bawah wewenang Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, kini dialihkan ke KSOP Banjarmasin.
Perubahan inilah yang menuai keberatan keras dari para pelaku usaha yang tergabung dalam Ikasuda Kalselteng. Sebagai bentuk protes, mereka bahkan membentangkan spanduk penolakan seusai acara sosialisasi digelar.
Adi, salah seorang perwakilan Ikasuda, menilai bahwa kebijakan ini justru akan memberatkan dan menyulitkan para pemilik kapal di daerah.
“Kebijakan ini memberatkan kapal-kapal yang beroperasi di sungai dan danau. Standarisasinya akan tinggi, bahkan disamakan dengan kapal di laut. Hal itu bisa membuat biaya pengurusan dokumen semakin mahal,” ujar Adi.
Menurutnya, penerapan standar kapal laut pada angkutan sungai dan danau tidak relevan dan berpotensi meningkatkan biaya operasional secara signifikan.
Oleh karena itu, Ikasuda Kalselteng berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak membebani para pelaku usaha transportasi sungai dan danau yang menjadi salah satu urat nadi perekonomian di wilayah Kalimantan.
