Balangan, habarbanjar — Bupati Balangan, Abdul Hadi, menanggapi keras keterkaitan namanya dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana di PT Asabaru Daya Cipta Lestari (ADCL). Ia menegaskan bahwa justru pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya berinisiatif membongkar kasus ini dan meminta audit agar masalah tersebut terungkap jelas.
Menurut Abdul Hadi, pihaknya yang pertama kali membuka kasus dugaan korupsi di PT Asabaru setelah hasil audit Inspektorat menemukan pelanggaran di perusahaan tersebut. “Sejak awal kami berusaha membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran, bahkan sudah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (23/9/2025).
PT Asabaru ADCL yang merupakan Perseroda milik Pemerintah Kabupaten Balangan dibentuk sebagai bagian dari program visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2020, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dengan menjaga kestabilan harga karet di tingkat petani. Namun, penanganan di lapangan justru mengalami hambatan ketika terjadi dugaan penyalahgunaan dana oleh Direktur Utama perusahaan.
Abdul Hadi menyatakan kecewa karena namanya diseret-seret dalam kasus ini seolah-olah ikut terlibat atau memberi izin penyalahgunaan dana. Padahal, dirinya menegaskan tindakan itu dilakukan oleh Dirut perusahaan tanpa persetujuan pemilik saham atau komisaris. “Kami bahkan melibatkan BPKP untuk audit investigasi dan telah menyerahkan hasilnya pada Kejaksaan Tinggi,” kata Abdul Hadi.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Balangan menangkap adanya penggunaan dana perusahaan yang tidak transparan, termasuk pemindahan uang ke rekening pribadi Dirut tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham. Peringatan dan dasar hukum dari pemerintah daerah tidak diindahkan, sehingga kasus ini terus dibawa ke ranah hukum.
Dalam rekomendasinya, Inspektorat menyarankan agar RUPS luar biasa digelar, Direktur Utama diberhentikan, dan audit investigasi dilanjutkan ke proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menuntaskan masalah di PT Asabaru demi menjaga transparansi dan tata kelola keuangan perusahaan milik daerah.
Abdul Hadi menegaskan kembali, “Kami dari awal sudah berusaha mengungkap dan memperbaiki kondisi ini demi kepentingan masyarakat dan perusahaan, bukan untuk menutup-nutupi.”
