HabarBanjar — Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan kabar baik bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalimantan Selatan. Sebanyak 396 pendamping PKH di provinsi ini akan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar kapasitas pendamping PKH terus ditingkatkan sehingga kinerjanya lebih terukur, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam Dialog Pilar Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Gus Ipul menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) ke depan akan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan setiap tiga bulan. DTSEN akan menjadi acuan utama penyaluran bantuan maupun penerimaan siswa Sekolah Rakyat agar lebih tepat sasaran.
“Kita ingin anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan, rumahnya dibantu. Dalam 3–5 tahun, keluarga penerima manfaat bisa naik kelas dari penerima bansos menjadi keluarga berdaya,” ujar Gus Ipul.
Kemensos juga tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos, yang sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi. Sistem digital ini diyakini akan membuat distribusi bantuan lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Dialog Pilar Sosial yang berlangsung di Banjarbaru ini diikuti hampir 400 peserta dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Mereka terdiri dari pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pordam, hingga pendamping rehabilitasi sosial.
Tentang Kementerian Sosial RI
Kementerian Sosial RI berkomitmen memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM pendamping, penyempurnaan data penerima manfaat, serta digitalisasi layanan sosial.
