Kick Off Penanaman Program RBP REDD+ 2025 Digelar di Banjarbaru, Dorong Rehabilitasi 100 Hektare Lahan Kritis

Habarbanjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kick Off Penanaman Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Tahun 2025 pada Kamis, 27 November 2025, di lahan milik Pemprov Kalsel di Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kegiatan  ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, TNI, serta organisasi terkait lingkungan.

Kadishut Provinsi Kalsel, Hj. Fathimatuzzahra, S.Hut., M.P, menyampaikan bahwa Gubernur Kalsel telah memberikan kewenangan kepada Dinas Kehutanan untuk mengelola lahan seluas 100 hektare sebagai area penanaman dalam program RBP REDD+. Sebanyak 20 hektare telah dibuka dan mulai digarap dengan pendanaan dari Kementerian Keuangan melalui skema REDD+, yang dialokasikan untuk rehabilitasi kawasan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan. Ia juga menambahkan bahwa dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan telah disetujui dan akan direalisasikan pada 2026 guna memperkuat upaya penurunan emisi dan mitigasi perubahan iklim.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kalsel, Ir. Mursyidah Amini, S.T., M.T, menegaskan bahwa pelaksanaan kick off ini menjadi bukti nyata bahwa program REDD+ berjalan efektif di Kalsel. Menurutnya, pendanaan yang diterima bukan diberikan secara langsung, namun merupakan hasil dari kinerja penanganan kerusakan hutan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa kerusakan hutan dan lahan di Kalsel pada 2022 mencapai 458.478 hektare, sehingga program rehabilitasi seperti RBP REDD+ menjadi sangat penting untuk memulihkan lahan kritis dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat provinsi serta perwakilan TNI/Polri, seperti Pasi Komsos Korem 101/Antasari Mayor Caj Muslimun, Kasi Binjas Lanud Syamsudin Noor Mayor Kes Para Indrawan, serta unsur Lanal Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalsel berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan ekosistem hutan di wilayah tersebut. (RAP)