HABAR BANJAR – Bencana banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan menarik perhatian pemerintah pusat. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Kamis (8/1/2026), untuk melihat kondisi warga yang terdampak serta memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
Genangan air dengan ketinggian hingga mendekati satu meter memaksa ratusan warga meninggalkan rumah dan bertahan di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau posko evakuasi di Puskesmas Sungai Tabuk, berinteraksi dengan pengungsi, sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pokok.
Di sela peninjauan, sekelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai persoalan banjir tidak dapat diselesaikan hanya melalui langkah darurat, melainkan memerlukan pembenahan struktural dan kebijakan jangka panjang.
Perwakilan mahasiswa menyampaikan kekhawatiran terhadap lemahnya pengendalian tata ruang, maraknya aktivitas pertambangan ilegal, serta masifnya alih fungsi lahan yang dinilai berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan. Mahasiswa juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang sehat agar kritik dan masukan publik dapat menjadi bagian dari solusi.
Koordinator Wilayah BEM Kalimantan Selatan, Rizky, mengungkapkan bahwa hasil penelusuran mahasiswa menemukan ratusan titik pertambangan ilegal yang akan dilaporkan secara resmi kepada pemerintah. Selain itu, mahasiswa mengusulkan pembangunan sumur resapan sebagai upaya mitigasi banjir yang dapat diterapkan di tingkat permukiman.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres Gibran menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah penanganan berlapis. Untuk jangka pendek, pemerintah akan mengoptimalkan upaya modifikasi cuaca guna menekan curah hujan. Sementara itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, pendangkalan sungai, aktivitas pertambangan, serta pengelolaan kawasan perkebunan.
Wapres juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menertibkan pelanggaran di sektor kehutanan dan perkebunan. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah membuka ruang pelaporan langsung dari masyarakat dan mahasiswa, serta memastikan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penanganan banjir di Kalimantan Selatan tidak hanya difokuskan pada respons darurat, tetapi juga diarahkan pada perbaikan kebijakan lingkungan dan tata kelola wilayah secara berkelanjutan.
