HABAR BANJAR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dalam kunjungan kerjanya ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). Peresmian dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan.
Presiden tiba di Banjarbaru sekitar pukul 11.00 WITA setelah bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 08.30 WIB. Dalam penerbangan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Setibanya di Kota Banjarbaru, Presiden langsung menuju BBPPKS untuk meresmikan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sejak mulai beroperasi pada 2025, Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di 166 titik di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Sebanyak 15.945 siswa tercatat telah mengikuti pendidikan selama satu semester pada Tahun Ajaran 2025/2026.
Pemerintah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat meningkat hingga 500 sekolah dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah. Program ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 7.107 orang, terdiri atas 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan, dan diperkirakan terus bertambah seiring pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi.
Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan jalur keberlanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi serta kementerian terkait untuk beasiswa dan penempatan kerja.
Kunjungan Presiden Prabowo disambut antusias oleh masyarakat Banjarbaru. Warga tampak memadati jalur yang dilalui iring-iringan presiden sambil melambaikan bendera Merah Putih dan mengabadikan momen kedatangan kepala negara. Presiden juga menyapa warga dari dalam kendaraan, menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.
Pengamanan kegiatan dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI, Polri, dan aparat terkait guna memastikan seluruh rangkaian agenda berjalan aman dan lancar.
