Banjarmasin, 25 April 2025— Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday pada 1 Mei 2025, sejumlah dinamika mengemuka di Kota Banjarmasin. Rencana kegiatan resmi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin berupa senam bersama, donor darah, dan dialog bersama Wali Kota mendapat sorotan tajam dari kelompok buruh, khususnya Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan KSPSI setempat.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Banjarmasin, A. Hamdani, mengungkapkan kekecewaannya atas tidak dilibatkannya serikat buruh dalam penyusunan agenda peringatan Mayday. “Kami yang tergabung dalam LKS Tripartit seharusnya dilibatkan dalam perencanaan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. Hamdani juga mengkritisi langkah Dinas Tenaga Kerja yang mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan tanpa mencantumkan kepanitiaan resmi.
Pihak FSPMI bersama KSPSI pun merencanakan Aksi Unjuk Rasa (AUR) pasca acara Pemko sebagai bentuk protes, sekaligus upaya untuk menyuarakan pentingnya pelibatan buruh dalam kebijakan publik. Aksi tersebut juga akan dijadikan momentum kampanye lingkungan bersih.
Sementara itu, dari sisi pemerintah, Budi Munandar, S.Pi., MM., Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa belum diterbitkannya SK LKS Tripartit Tahun 2025 menjadi alasan teknis tidak dilibatkannya buruh dalam kepanitiaan. Namun, ia memastikan buruh tetap akan diundang sebagai peserta kegiatan resmi Pemko.
“Ini murni karena keterbatasan administrasi dan komunikasi yang belum optimal. Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak FSPMI dan KSPSI untuk meluruskan hal ini,” ujar Budi.
Isu ini pun sampai ke telinga Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, yang langsung menggelar audiensi pada 24 April 2025 malam. Dalam pertemuan itu, Yoyoen Indharto, Ketua FSPMI Kalimantan Selatan, menyatakan keberatan atas ketidaksesuaian rencana Mayday. Ia bahkan menyoroti ketidakadilan dalam distribusi undangan, di mana hanya KSPSI yang menerima undangan sebagai peserta, sementara FSPMI tidak.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Ananda menyampaikan bahwa pihaknya siap memediasi dengan menghadirkan dinas terkait. Ia juga menawarkan solusi agar aksi buruh diubah menjadi kegiatan resmi dalam peringatan Mayday Pemko, lengkap dengan pembentukan panitia baru yang inklusif dan dialog interaktif khusus dengan kelompok buruh.
“Bagi kami, Mayday itu seperti hari raya khusus bagi kaum buruh. Maka harus kita rayakan bersama dalam semangat harmonisasi hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjut, Pemko Banjarmasin bersama Dinas Tenaga Kerja direncanakan akan mempercepat proses administratif SK LKS Tripartit dan menjadwalkan pertemuan teknis lanjutan dengan kelompok buruh agar ketegangan tidak berkembang menjadi aksi yang dapat memicu keresahan sosial.
