BANTUL – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026 di Kabupaten Bantul. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai dinamika sosial dan politik daerah, penguatan koordinasi antarlembaga, serta upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat. Pelaksanaan Pilur menjadi salah satu perhatian dalam melihat dinamika demokrasi di tingkat kalurahan, khususnya terkait partisipasi masyarakat, pencegahan politik uang, dan pentingnya menjaga proses pemilihan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, dibahas sejumlah hal yang berkaitan dengan pemantauan perkembangan situasi sosial dan politik, mitigasi potensi kerawanan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk mendukung deteksi dini terhadap berbagai permasalahan yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah. Selain itu, komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan forum kewaspadaan dini perlu terus diperkuat sebagai sarana untuk memahami perkembangan situasi serta merespons aspirasi masyarakat secara tepat.
Kesbangpol Kota Banjarbaru juga menekankan bahwa pemantauan situasi politik tetap perlu dilaksanakan secara berkelanjutan meskipun belum memasuki tahapan pemilihan umum. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi perkembangan isu, dinamika masyarakat, dan potensi permasalahan sejak dini. Oleh karena itu, koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Bantul dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu ditingkatkan, terutama dalam pertukaran informasi, pemetaan potensi kerawanan, serta penyusunan langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Pemanfaatan media sosial juga dapat dioptimalkan sebagai sarana penyampaian informasi, pengaduan, dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan akurasi informasi yang beredar.
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bantul turut memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan politik uang dalam pelaksanaan Pilur Serentak 2026. Sebagaimana diberitakan Harian Jogja pada 29 September 2026, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, mendorong pelaksanaan pemilihan lurah yang bebas dari praktik politik uang, meskipun Bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan pemilihan lurah. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan gerakan Desa Anti Politik Uang (APU), konsolidasi dengan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), panitia pemilihan lurah, dan penggerak Desa APU, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dari 30 kalurahan yang melaksanakan Pilur Serentak 2026, sembilan kalurahan telah berstatus Desa APU, termasuk Kalurahan Guwosari.
Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi antara Kesbangpol Kota Banjarbaru, Kesbangpol Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui sinergi lintas instansi, pemantauan berkelanjutan, dan penyerapan aspirasi masyarakat, diharapkan potensi permasalahan sosial dan politik dapat diantisipasi sejak dini serta stabilitas dan kondusivitas wilayah Kabupaten Bantul tetap terjaga.
