BANJARBARU, habarbanjar.com – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, mengecam keras wacana Pemerintah dalam memberikan izin pengelolaan usaha pertambangan kepada Perguruan Tinggi.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menggeser arti tridarma perguruan tinggi dengan kepentingan ekonomi dan menimbulkan konflik nilai akademik menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pelaku eksploitasi, bukan pelopor kajian kritis.
Selain itu, Perguruan tinggi yang terlibat dalam tambang kemungkinan besar akan menghadapi konflik kepentingan, sehingga kehilangan keberanian untuk mengkritisi praktik buruk di industri ekstraktif.
“Dampak nyata dari krisis iklim akibat pertambangan sudah kita rasakan. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi mitra pelindung lingkungan malah terlibat dalam kerusakan yang mereka harusnya kritisi, miris sekali” pungkasnya.
Raden juga turut menyoroti potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah di Kalsel seperti pencemaran air, degradasi lahan dan perubahan ekosistem yang telah memicu bencana seperti banjir yang berulang setiap tahunnya.
Pihaknya pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah yang dinilai lebih mendukung eksploitasi sumber daya alam daripada pelestariannya. Hal ini, begitu bertolakbelakang dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang kerap disuarakan.
