Habarbanjar, 10 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmen penuh dalam mendukung percepatan pendirian dan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Kalsel, Gt. Yanuar Noor Rifai, usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Penentuan Titik Mock Up dan Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara daring dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru.
“Atas arahan Gubernur Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung penuh program ini dan tengah mematangkan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penentuan lokasi mock up koperasi desa yang siap operasional,” ujar Yanuar.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Yandri Susanto, sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Kemenko Pangan, Jakarta.
Menko Pangan menyampaikan bahwa peluncuran resmi program ini akan dilaksanakan pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah oleh Presiden RI. Acara tersebut akan diselenggarakan secara nasional dan diikuti serentak oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Sampai saat ini, telah terbentuk 500 koperasi desa yang telah memiliki badan hukum, dengan 100 koperasi di antaranya telah memenuhi syarat sebagai koperasi percontohan (mock up). Di antaranya, 92 koperasi percontohan tersebar di 38 provinsi akan menjadi model operasional tahap awal.
Koperasi desa akan menjalankan sejumlah unit usaha strategis, antara lain: Gerai sembako dan pupuk, Apotek desa dan klinik, Unit simpan pinjam dan Cold storage dan layanan logistik
Layanan BUMDes dan akses ke perbankan (BRI Link, BNI Link, Mandiri)
Tujuannya adalah memotong mata rantai distribusi, mengatasi praktik tengkulak dan rentenir, serta memperkuat akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar dan layanan keuangan.
Skema pembiayaan koperasi percontohan akan bersumber dari bank-bank Himbara, LPDB, BPD, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dengan harapan tercipta keberlanjutan dan replikasi mandiri di tingkat lokal.
“Melalui koperasi desa yang modern dan inklusif, kita berharap akan terjadi lompatan besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara kolektif,” pungkas Ferry Juliantono, Wakil Menkop UKM sekaligus Koordinator Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (RAP)
