BANJARMASIN, 12 Agustus 2025 – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di provinsi ini telah mencapai sekitar 88.000 orang hingga tahun 2025. Sementara itu, jumlah pelatihan kerja yang berhasil dilaksanakan sepanjang periode tersebut hanya sekitar 386 kegiatan .
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang digelar pada Senin (11/8/2025), Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor kritis, antara lain ketidaksesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri, keterbatasan jumlah lowongan kerja, serta masih adanya kendala biaya, lokasi, dan waktu bagi calon peserta pelatihan .
Menanggapi data tersebut, DPRD melalui Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Permono, mendorong Disnakertrans untuk melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pelatihan yang lebih modern dan relevan. Usulan konkret yang diajukan adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) minimal 2,5% untuk membiayai pelatihan keterampilan baru—seperti pelatihan digital bagi content creator, YouTuber, dan TikToker .
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja lepas melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan usulan alokasi anggaran sekitar Rp 16.000 per pekerja, serta urgensi pemberian kepastian hukum atas lahan bagi peserta transmigrasi demi memperkuat kesejahteraan mereka .
Anggota Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menekankan agar seluruh program Disnakertrans Kalsel disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia berharap langkah-langkah ini dapat menekan angka pengangguran secara signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan .
Komisi IV DPRD Kalsel yakin bahwa Program Kerja Tahun 2026 bisa menjadi terobosan strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memperluas peluang pasar kerja bagi masyarakat Banua.
