Banjarbaru, habarbanjar – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan dugaan penyimpangan dana senilai Rp41 miliar di PT Bangun Banua, perusahaan milik daerah di Kalsel. Penemuan ini menjadi sorotan serius oleh Gubernur Kalsel, Muhidin.
Gubernur Muhidin menegaskan agar jajaran direksi PT Bangun Banua periode sebelumnya segera menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Ia mengungkapkan setelah menandatangani komitmen bersama dengan BPK di Banjarbaru bahwa akan terus berkoordinasi dengan pihak BPK untuk menuntaskan persoalan ini.
Namun, Muhidin memberi ultimatum tegas, jika sampai temuan ini tidak dapat diselesaikan secara internal, maka masalah akan dilanjutkan melalui jalur hukum. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam menangani dugaan penyimpangan yang berdampak besar pada keuangan daerah.
Sebelumnya, pada tanggal 28 Desember 2024, Gubernur Muhidin telah melakukan rotasi besar-besaran di PT Bangun Banua untuk memperbaiki kinerja perusahaan BUMD tersebut agar mampu memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalsel.
Menurut laporan, dugaan penyimpangan yang diungkap BPK mencakup berbagai aspek administrasi dan keuangan yang diduga tidak sesuai prosedur. Gubernur Muhidin berharap upaya penyelesaian ini dapat menjadi titik balik bagi PT Bangun Banua untuk berbenah dan lebih transparan dalam pengelolaan dana.
Langkah tegas ini juga menjadi peringatan bagi seluruh manajemen lama perusahaan daerah agar bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah Kalsel.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak yang menginginkan tata kelola perusahaan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel
