HABAR BANJAR — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin resmi melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel). Pelantikan yang digelar di Aula Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi dan mengisi sejumlah jabatan strategis yang sempat mengalami kekosongan.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil.
“Saya yakin 99 persen pejabat yang dilantik hari ini mampu membantu saya membangun Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Muhidin menjelaskan, rotasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021, yang mensyaratkan masa jabatan minimal dua tahun. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulanan melalui aplikasi E-Dialog Kinerja.
Ia menegaskan bahwa setiap pejabat akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal.
“Saya minta Sekda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para pejabat yang baru dilantik selama enam bulan ke depan,” tegasnya.
Selain menyoroti pentingnya profesionalisme, Gubernur Muhidin juga menegaskan bahwa setiap kebijakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel bebas dari kepentingan politik.
“Jabatan bukan hadiah, tetapi amanah dan kepercayaan. Semua keputusan diambil berdasarkan kinerja dan rekam jejak, bukan karena kedekatan,” tambahnya.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 800.1.3.3/02-08/BKD/2025 ini menetapkan:
-
Mursyidah Aminy – dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
-
dr. Among Wibowo – dari Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh menjadi Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.
-
Faried Fakhmansyah – dari Kadis PMD menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah.
-
Fatkhan – dari Kepala Biro Kesra menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
-
Iwan Fitriady – dari Staf Ahli Pemko Banjarmasin menjadi Kepala Dinas Pariwisata.
-
Iwan Ristianto – dari Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
-
dr. Tabiun Huda – dari Kadis Kesehatan Kota Banjarmasin menjadi Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh.
-
Rahmat Prapto Udoyo – dari Kadis Lingkungan Hidup Tanah Bumbu menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel.
-
Alfian Yusuf – dari Kadis Kesehatan Tapin menjadi Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Ulin.
-
Febriadin Hafiz – dari Staf Ahli Kabupaten Tabalong menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
-
Suprapti Tri Astuti – dari Kadis PUPR Kotabaru menjadi Kepala Bappeda Provinsi Kalsel.
Masih Ada 12 Jabatan Kosong
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin juga mengungkap masih terdapat 12 jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemprov Kalsel yang belum terisi. Ia memastikan pengisian posisi tersebut akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka dalam waktu dekat.
“Kita akan segera melakukan seleksi terbuka untuk memastikan jabatan yang kosong diisi oleh orang yang benar-benar berkompeten dan berintegritas,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan agar pejabat tetap menjaga semangat kerja meski menghadapi tantangan fiskal akibat penyesuaian anggaran dari pusat.
“Perubahan anggaran jangan sampai menghambat kinerja. Rakyat menunggu hasil kerja nyata kita,” pesannya.
Muhidin menutup sambutannya dengan imbauan agar seluruh pejabat memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas instansi.
“Jangan membentuk kelompok-kelompok kecil. Kita harus solid sebagai satu tim untuk membangun Banua,” pungkasnya.
