HABAR BANJAR – Tepat memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan penilaian positif. Kinerja satu tahun ini dinilai memuaskan, ditandai dengan stabilnya indikator ekonomi dan adanya upaya berani untuk mereformasi sistem negara dari pondasinya.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden mencapai lebih dari 80 persen. Angka ini menunjukkan penerimaan yang luar biasa dari masyarakat.
Selain itu, ia memandang kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebagai langkah strategis yang positif. Menurutnya, hal ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih hemat dan kreatif.
“Ada uang bikin gapura, bikin tugu selamat datang, bukan menyentuh ke masyarakat. Penghematan ini penting agar Pemda mengerti,” tegas Helmie, menyoroti Pemda yang selama ini “berpoya-poya” dengan anggaran pusat dan mengabaikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua KNPI Kalsel, Imam Satria Jati, melihat kebijakan efisiensi ini sebagai upaya perbaikan sistem dari akarnya. “Presiden memperbaiki kenegaraan ini dari pondasinya… Kalau anggaran itu diefisiensikan, kebocoran juga pasti turun,” kata Imam, mengaitkannya dengan penekanan perilaku koruptif.
MBG Legacy Project, Ekonomi Kalsel Tahan Banting
Dari kacamata ekonomi, Dosen ULM Hastin Umi Anisah memastikan kondisi perekonomian Indonesia, termasuk di Kalsel, relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,8% hingga 5,1% dengan inflasi yang stabil.
Umi Anisah menyebut keberhasilan Indonesia bertahan di tengah gejolak global karena memiliki kekayaan Sumber Daya Alam dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terkait program legacy andalan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Umi Anisah memandang proyek ini sangat ambisius. “MBG ini memang… kalau kita bandingkan dengan negara lain, Jepang itu memerlukan waktu 20 tahun. Indonesia menargetkan dalam waktu 2 tahun,” jelasnya. Ia berharap implementasi MBG ke depan dapat memberdayakan UMKM lokal dan kantin sekolah di daerah, tidak terpusat pada dapur tertentu.
KNPI Desak Pisahkan Olahraga dan Pemuda
Di sisi lain, KNPI Kalsel memberikan catatan khusus terkait isu kepemudaan. Imam Satria Jati mendesak agar Kementerian Pemuda dan Olahraga dipisahkan.
“Jujur, program kepemudaan yang di bawah dari pemuda, ini kalau dibilang mungkin 20 persen, 80 persen olahraga,” kritik Imam. Ia menilai fokus anggaran dan program cenderung terserap ke sektor olahraga, meninggalkan pembentukan karakter pemuda yang mestinya menjadi prioritas undang-undang.
Menutup diskusi, para tokoh sepakat bahwa stabilitas politik dan penegakan hukum yang baik adalah kunci keberlanjutan. Mereka juga mengajak masyarakat dan media di Banua untuk terus mengawal dan mengkritisi secara membangun semua program pemerintah pusat.
