Banjarmasin, habarbanjar – Aksi massa yang mendesak penghentian proses hukum terhadap jurnalis sekaligus pegiat media sosial, Ali Ridhok alias Babe Aldo, mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Dinamika tersebut dinilai perlu disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan tekanan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Ketua DPD Dayak Kaluwarga Borneo (DKB) Kalimantan Selatan, Dr. (Cand.) Salam, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan dengan menghormati prinsip negara hukum serta tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Salam, penyelesaian suatu perkara semestinya didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai keputusan dalam suatu perkara tidak seharusnya dipengaruhi oleh tekanan massa maupun opini yang berkembang di ruang publik.
“Penyelesaian sebuah perkara harus berlandaskan pada alat bukti, fakta-fakta hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena desakan opini publik atau tekanan dari aksi massa,” ujar Salam.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap upaya yang berpotensi menghambat atau memengaruhi proses penegakan hukum perlu menjadi perhatian. Dalam konteks hukum pidana, tindakan yang secara sengaja ditujukan untuk mengganggu proses penegakan hukum dapat berimplikasi pada persoalan hukum lainnya, termasuk dugaan perintangan proses hukum atau obstruction of justice.
Karena itu, Salam meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dorong Masyarakat Mengedepankan Praduga Tak Bersalah
Selain menyoroti pentingnya independensi proses penegakan hukum, Salam juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam menyikapi perkara tersebut.
Ia mengatakan, perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi hendaknya tetap dilakukan secara tertib dan tidak berkembang menjadi tindakan yang berpotensi mengganggu proses hukum.
Salam berharap seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah dinamika yang berkembang.
“Marilah kita percayakan proses penyelesaian perkara ini kepada mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat tetap terjaga,” pungkasnya.
